image

Peraturan Kontrak Kerja Karyawan Menurut Depnaker, Jobseeker Wajib Tau Nih

Penulis : admin

Kontrak kerja merupakan salah satu kluster paling penting dalam dunia kerja. Sebelum melamar pekerjaan, Teman Kerja harus paham dulu bagaimana peraturan kontrak kerja karyawan menurut Depnaker. Pasalnya aturan ini sangat penting untuk dipahami guna kesejahteraan selama masa kerja.

pendaftaran bedah dunia kerja makin mahir id

 

Secara garis besar, aturan terkait karyawan kontrak ini dijelaskan dalam UU cipta kerja nomor 11 tahun 2020. Sedangkan untuk aturan secara rincinya, Teman kerja bisa membuka halaman Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

 

5 Poin Peraturan Kontrak Kerja Karyawan Menurut Depnaker

Pembuatan kontrak kerja memang harus mengikuti aturan yang ada sesuai arahan dari Depnaker. Untuk itu perlu dipahami betul berikut ini poin-poin dalam peraturan kontrak kerja karyawan menurut Depnaker:

1. Perjanjian Kerja

Aturan pertama adalah terkait perjanjian kerja pada karyawan kontrak. Perjanjian kerja ini harus tertulis jelas untuk pelamar kerja maupun pihak yang mempekerjakan. Harus ada jangka waktu yang pasti terkait waktu mulainya kerja hingga berakhirnya masa kerja.

Penggunaan bahasanya tentu saja bahasa Indonesia dengan jenis huruf latin. Setelah kontrak kerja ini jadi, kontrak kerja ini harus dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan yang ada di domisili tempat kerja tersebut.

Penyetoran pencatatan ini juga ada batas waktunya, yakni 3 hari kerja setelah adanya penandatanganan PKWT atau kontrak kerja terlampir. Adapun isi kontrak kerja harus memuat beberapa hal berikut:

  • Nama dan alamat perusahaan, serta jenis bidang usaha.
  • Identitas pelamar, seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan umur.
  • Jabatan dan jenis pekerjaan yang dilamar.
  • Tempat bekerja, berlaku wajib untuk perusahaan yang punya kantor cabang.
  • Hal-hal terkait upah. Mulai dari besarnya nominal gaji hingga cara pembayaran gaji tersebut.
  • Segala hal terkait hak dan kewajiban pihak yang mempekerjakan serta pihak yang melamar kerja.
  • Jangka waktu berlakunya kontrak kerja atau PKWT.
  • Tempat dan tanggal dibuatnya PKWT.
  • Terakhir, harus ada tanda tangan pihak-pihak yang terkait dalam kontrak kerja tersebut. tanda tangan ini juga harus menyematkan materai yang sah.
pendaftaran bedah dunia kerja makin mahir id

 

2. Aturan Jenis Pekerjaan

Dalam hal ini, tentu saja pekerjaan karyawan tetap berbeda dengan karyawan kontrak. Jenis pekerjaan yang diberikan pada karyawan kontrak harus merupakan pekerjaan yang tidak menetap dalam satu bidang. Adapun kriteria pekerjaan yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

  • Sifat pekerjaannya sementara.
  • Pekerjaan yang diberikan bisa selesai dalam jangka waktu pendek.
  • Pekerjaannya merupakan jenis kerja yang musiman saja.
  • Perusahaan boleh memberikan jenis pekerjaan baru, baik itu terkait pengerjaan produknya maupun event pekerjaan baru yang masih dalam tahap percobaan.
  • Jenis pekerjaannya punya sifat tidak tetap.
3. Masa Kerja

Dalam peraturan Depnaker, tidak ada istilah kontrak percobaan kerja. Jika sudah terjadi hubungan kerja antara dua pihak, maka masa itu sudah termasuk dalam masa kerja karyawan kontrak.

Sehingga perhitungan upahnya nanti juga harus disesuaikan dengan waktu sejak terjadinya hubungan kerja tersebut. Jika masih ada perusahaan yang memberlakukan percobaan kerja ini, maka nama percobaan tersebut harus dibatalkan dan segera dimasukkan dalam catatan kontrak.

4. Pembayaran Kompensasi

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa aturan terkait pembayaran kompensasi ini hanya berlaku untuk tenaga kerja lokal. Dalam UU cipta kerja sudah tertuang aturan bahwa perusahaan wajib memberikan upah kompensasi untuk karyawan kontrak.

Upah kompensasi ini merupakan wujud dari penghargaan atas kinerja karyawan tersebut, dengan catatan paling tidak karyawan telah bekerja dengan batas minimal satu bulan secara terus menerus. Kompensasi ini harus diberikan sebelum PKWT berakhir.

5. Perhitungan Kompensasi

Setelah mengetahui aturan pembayaran kompensasi, Teman Kerja juga harus tahu bagaimana perhitungan kompensasi sesuai peraturan kontrak kerja karyawan menurut Depnaker. Aturannya bisa dirinci sebagai berikut:

  • Jika pekerja bekerja selama satu bulan penuh tanpa adanya bolos kerja, maka perhitungan kompensasinya adalah upah atau gaji satu bulan.
  • Jika karyawan bekerja dalam masa 1 bulan atau lebih dan kurang dari 12 bulan, kompensasi yang harus dibayarkan menggunakan rumus masa kerja dibagi 12 x gaji 1 bulan.
  • Sedangkan jika karyawan bekerja lebih dari 12 bulan, maka rumus yang digunakan adalah masa kerja dibagi 12 x gaji 1 bulan. Meskipun rumus ini sama dengan karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan, namun hasilnya tentu berbeda karena masa kerja yang beda.
pendaftaran bedah dunia kerja makin mahir id

 

 

Penutup

5 poin di atas menggambarkan beberapa peraturan kontrak kerja karyawan menurut Depnaker yang wajib Teman Kerja ketahui. Dengan mengetahui 5 dasar aturan tersebut, tentu akan membantu selama ada di lingkungan kerja agar tidak mudah dicurangi pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Blog lainnya

Komentar

Butuh bantuan